Seorang Istri Pejabat Walikota Bima Telah Dipanggil KPK

Uncategorized429 Dilihat

Bin news – Bima , beberapa hari yang lalu kurang dari satu minggu seorang istti walikota bima telah di panggil KPK adanya terkait Dugaan Suap dan Gratifikasi di lingkungan Pemerintah kota Bima, KPK telah Periksa Istri Wali Kota Bima
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa sejumlah saksi. Di antaranya, istri Wali Kota Bima, Hj Eliya.

Lembaga antirasuah telah memeriksa Hj Eliya kaitan dengan dugaan suap dan gratifikasi di Pemkot Bima.

Informasi yang dihimpun telah kami dalami, salah satu Calon DPR RI Dapil Pulau Sumbawa ini dipanggil belum lama ini.

Dia menjalani pemeriksaan di gedung KPK di Jakarta.

Dalam kasus ini, Hj Eliya sebagai terlapor bersama suaminya Wali Kota Bima HM Lutfi berserta Muhammad Makdis.

Dalam hal ini belum diketahui peran Hj Eliya dalam kasus tersebut.

Advertisements

Beberpa media telah mengkonfirmasi komikasi melalui telegram whtas app , namun hal tersebut tidak ada tanggapan ataupun kabar(balasan) dari saudara terlapor (Hj. Eliya)

Setelah kami mengkonfimasi tetang siapa siapa yang ikut terkait pemanghilan tersebut telah kami dapatkan , adanya pemanggilan tersebut selain Hj Eliya, KPK juga telah memeriksa dua pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kota Bima.

Kepala Diskominfotik Kota Bima H Mahfud mengaku tidak mengetahui perihal pemeriksaan Hj Eliya. “Saya tidak tahu, silakan tanya langsung kepada mereka (Hj Eliya), media lombok post telah mengkonfimasi jawaban yang terlah di terima memalalui pesan singkat (whats app).

Hj Eliya tidak menampik ada pejabat Pemkot Bima yang dipanggil dan diperiksa KPK.

Sepengetahuannya, dua pejabat itu bertugas di bagian PBJ Setda Kota Bima. “Benar kalau dua staf PBJ telah diperiksa KPK. Mereka diperiksa Minggu lalu,” ungkap Hj. Eliya


Sebelumnya, KPK telah memeriksa sekitar 30 orang kontraktor.

Selain itu, penyidik juga telah mencecar mantan Kepala Dinas PUPR Kota Bima M Amin dan mantan Kalak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD Kota Bima Hj Zainab.

Pokja PBJ Kota Bima diperiksa telah pula akhir tahun lalu. Mereka adalah PPK pada Dinas PUPR Kota Bima inisial BH dan staf Bagian Program Dinas PUPR Kota Bima.

KPK juga memeriksa anggota Pokja yang menangani proyek rehab rekon tahun 2019, yakni AM, HR, SLD, ISN, ZIK, AM, dan DAS.

Pemeriksaan pejabat dan rekanan ini berkaitan dengan sejumlah pekerjaan fisik yang anggarannya berasal dari APBN sebesar Rp 166 miliar dan APBD Kota Bima 2018 hingga 2022.

Di antaranya, pembangunan perumahan relokasi Kadole dan Oi Fo’o.


Nah, dalam kasus ini, Wali Kota Bima Muhammad Lutfi menjadi terlapor.

Dalam salinan laporan yang diterima Koran in, Lutfi bersama Muhammad Makdis dan Hj Eliya.

Pelapor juga menyerahkan sejumlah bukti kepada KPK.

Di antaranya, bukti penerimaan uang dari bendahara Pemkot Bima, slip bank bukti penyetoran, print out rekening koran perusahaan, kuitansi pembayaran dari PPK dan bukti pendukung lain.

0Shares
Advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

google.com, pub-8902779777952560, DIRECT, f08c47fec0942fa0