Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah Mengatakan Bahwa Pemerintah Daerah Tetap Memberikan Perhatian Serius

Berita, Nasional783 Dilihat

BIN News. Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah mengatakan bahwa pemerintah daerah tetap memberikan perhatian serius terhadap keberadaan pegawai non ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon ASN dan calon PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

 

Sebagai bentuk keperpihakan, pemerintah daerah sedang melakukan pemetaan dan pendataan terhadap seluruh pegawai honorer atau non ASN untuk disampaikan kepada Kementerian PAN-RB Republik Indonesia sebagai rujukan kementerian tersebut dalam menetapkan formasi calon PNS dan calon PPPK Kabupaten

 

Sumbawa tahun 2022 dan tahun 2023. Bupati Sumbawa menyampaikan hal ini pada Rapat Paripurna DPRD 3 untu menanggapi Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Sumbawa terhadap Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, belum lama ini.

 

Pemetaan dan pendataan seluruh honorer atau non ASN di lingkup Pemda Sumbawa ini ungkap Bupati, mengacu pada Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.

 

Dalam surat itu pemerintah daerah diminta untuk segera menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu 28 Nopember 2023.

Persoalan tenaga honorer ini juga menjadi sorotan dari sejumlah fraksi DPRD Sumbawa yang meminta solusi terhadap nasib para honorer yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran untuk kemajuan daerah sekaligus menopang kerja-kerja pemerintahan.

 

 

Penulis Fadlin

Editor AW

0Shares
Advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

google.com, pub-8902779777952560, DIRECT, f08c47fec0942fa0