KPP UKM LDK STISIP Mbojo Bima Gelar Aksi di Polres Bima Kota dan Kantor Dinas DWP Dp3Ap2kB Kabupaten Bima

BiN News- Masa aksi melakukan aksi kaitan beberapa kasus tindak kekerasan perempuan dan anak di wilayah hukum kota kab Bima mulai dari kasus pencabulan anak di bawah umur di beberapa kecamatan di Kabupaten Bima. Seperti Salah satu kasus di kecamatan Wera yang di lakukan oleh oknum kades dan beberapa kasus di beberapa Wilayah NTB dan Nasional.

LDK STISIP Mbojo Bima mendesak kinerja DP3Ap2kb dengan maraknya persoalan yang terjadi di wilayah hukum kota kabupaten Bima .

Kepala dinas Dp3Ap2kB
Kadis dp3 melalui sekertaris dan kasih perlindungan perempuan dan anak menyatakan setia desa akan di bangun Pokja dalam hal ini tugas kami hanya mendampingi dan koordinasi dengan pihak yang bersangkutan melalui kepolisian dan Provinsi
Nurwahida menyatakan peran penting DP3 untuk mengawal secara tuntas bukan secara perancangan sesuai fakta lapangan yang ada seandainya DP3 efektief tidak akan seperti ini jadi harapannya koordinasi yang baik sesuai perundangan berlaku.

Sedangkan kasi perlindungan Rifai sudah mengkoordinasi mengamankan bersama DP3A2 KB pernah bersosialisasi di STISIP Mbojo Bima secara kegiatan
Menyatakan 2 tugas perlindungan anak di bawah 18 tahun di tangani baik secara fisik secara UU KDRT dengan melakukan pencegahan Sosialisasi 191 desa 18 kecamatan butuh kerja sama.

Dan meluruskan Aplikasi si mawar Dp3Ap2kB sosialisasi kecamatan dan desa secara jauh dari anggaran hanya 3 kecamatan melalui sosialisasi secara pendampingan setelah ada kasus kayak kasus di desa oi Tio kec Wera wilayah hukum di kepolisian sampai di persidangan secara tim bukan DP3A2 saja ada beberapa OPD contoh kasus di madampanga di vonis 7 tahun ungkap Sekdis DP3A2 ada 10 Kasus pemerkosaan penganiayaan encabulan di beberapa kecamatan yang ada di kabupaten Bima.
Kami tetap mendping sampai penyelesaian hukum.

Ketua umum mempertanyakan kaitan beberapa persoalan di salah satu desa di wera melalui mujikari yang memuluskan persoalan secara undang undang yang berlaku.

Bidang perlindungan anak itu menyatakan wilayah hukum ada di kepolisian untuk mencari alat dan bukti untuk menjerat nya terhadap pelaku yang di buktikan untuk memberatkan pelaku di kecamatan ada UPTD untuk mencari informasi awal.

Itu udah terjadi mulai dari awal di lakukan fisum secara mendampingin dengan membuat berita acara bersama unit PPA untuk menaikan pengadilan tidak intervensi ke pelaku.

Ketua LDK saat kami wawancarai mengungkapkan pihaknya perlindungan dan APH Tidak pernah mengawal melindungi si korban secara UU 296 dan mendampingi pihak dari dinas untuk melihat kondisi korban untuk turun di lapangan kasus dari Januari sampai Maret itu masih banyak dan di sosialisasikan.Sesuai hasil audienci pihak dinas akan turun lapangan sesuai hasil dari laporan teman KPP UKM LDK STISIP Mbojo Bima.

KPP UKM LDK STISIP melanjutkan aksi di Kantor Kapolres Bima kota menuntut beberapa wilayah hukum di kota Bima kaitan beberapa persoalan masukan tentang kasus kekerasan terhadap anak untuk segera mendesak termasuk ijin masalah wilayah ijin kafe sepanjang Ule yang operasional nya masih di pertanyakan sehingga menimbulkan prostitusi dan kekerasan ini menjadi atensi Kapolres Bima kota.

Berdasarkan data dari LPH bulan Januari Februari 2022
Humas polres Bima kota menyamaikan kasus kades Oi Tui sudah tetapkan tersangka 2 Minggu bukan korban orang tawali tinggal menunggu keputusan sidang seta tetap mendalami kedalam dalam dan belum mendapatkan alat bukti baru pengakuan sepihak belum di dukung saksi saksi hasil penyelidikan penyidikan secara alat bukti dan silahkan koordinasi ke kepolisian setempat ungkap nya berdasarkan pengembangan 2 alat bukti dan masih kendala pembuktian untuk pengembangan kasus.

Dan melakukan pendalamanp
Kaitan kafe sesuai fungsi utamanya tidak sesuai yang kita lihat memberikan tambahan tambahan menjual minuman serta prostitus melalui perijinan kota secara alas hak sesuai pelanggaran.

KPP UKM LDK mendesak sesuai pasal 296 kaitan mujikari penjualan anak
Serta mendesak wilayah hukum Kapolres untuk melakukan koordinasi kembali dengan pihak dinas setempat kaitan operasi liar cafe di sepanjang Ule kota Bima polres Bima kota tetap melakukan Rajia di lokasi setempat agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan ungkap nya.

Perlu lintas koodinasi pihak Kapolres dengan pemerintah daerah walikota Bima kaitan marak nya ijin kafe liar itu di atur perda secara penegakan hukum meminta bantuan kepolisian secara koordinasi dengan perintah daerah setempat ungkap nya.

Penulis. Fadlin

Editor. B-04

0Shares
Advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

google.com, pub-8902779777952560, DIRECT, f08c47fec0942fa0