Walikota Bima Tak Memiliki Nyali Megevaluasi Perumda Aneka Kota Bima

Berita, Nasional, Politik984 Dilihat

BiN News. Walikota Bima tidak berani mengevaluasi PERUMDA Kota Bima. Ini menjadi bahan kajian dan analisa kita secara bersama serta menjadi pertanyaan besar Masyarakat Kota Bima.  Ketua UKM LDK STISIP Mbojo Bima, Indrajid. Angkat bicara, Terindikasi keterlibatan orang-orang besar dalam pengelolaan Anggaran Daerah  Badan Usaha Milik daerah Sehingga Walikota Bima tidak berani berkutib.

Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) adalah salah satu perusahaan daerah yang seharusnya mengembangkan potensi daerah melalui pengembangan Sumberdaya  Manusia dan Sumberdaya Alam.  Seharusnya Daerah punya kuasa penuh terhadap perusahaan di atas 50% hingga 100% dalam mengendalikan perusahaan tersebut. Ungkap Indrajid

Dalam pelaksana yang di atur dalam PP 57 tahun 2017, dua bentuk BUMD Memiliki pijakan aturan yang berbeda, perusahaan daerah tunduk pada UU No 5 Tahun 1962 sedangkan perusahaan perseroan Daerah tunduk pada UU 40 tahun 2007. Saya ingin menekan saja bahwa, BUMD itu murni perusahaan Daerah, bukan Badan perseorangan.

Walikota Bima harus Tegas untuk mengevaluasi anggaran  PERUMDA yang di kelola oleh Julkhaidir alias Rangga Babuju selaku pengurus lama sebelum memutuskan pengurus baru. Daerah memiliki kewenangan dalam merumuskan direksi dan jajara kepengurusan dan mengfungsikan sesuai ketentuan yang di buat pemerintah Daerah. Ungkap Indrajid

Dalam hal penggajian tidak ada ketentuan yang jelas bahwa gaji harus di atur ole perwali, Dalam PP No 54 tahun 2017 pasal 6 ayat 1 gaji perumda di atur oleh PKM kepala daerah sebagai BUMD, pasal ini kemudian di tafsir kan sebagai perwalisebab PKM Bertindak sebagai kepala Daerah bukan individu.

Jika PERUMDA Kota Bima tidak di melaksanakan  sesuai regulasi perusahaan  dan sistem  belum siap 100% maka Terindikasi perusahaan ini sebagai wadah pengelolaan anggaran Daerah yang fiktif tentu akan masuk ke ranah korupsi.

Selanjut nya soal penggajian, mencoba menulusuri beberapa gaji perumda di wilayah Indonesia, bahkan ada BUMD yang menggaji direktur nya, tapi angka yang paling hingga 10 sampai 15 juta, dan saya pikir gaji tersebut tidak rasional.  Tutur Indrajid.

 

Penulis. Fadlin

Editor. Bahrain

0Shares
Advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

google.com, pub-8902779777952560, DIRECT, f08c47fec0942fa0