diduga Pemkab. TAPUT Sumut Bohongi Kementerian PUPR

Berita, Nasional1088 Dilihat

BIN News. Pemkab Taput Di Nilai bohongi kementrian PUPR Terkait pembebasan lahan Jalan Lingkar siborongborong
Dugaan perampasan dan pengrusakan lahan terjadi di lokasi pembangunan jalan ligkar siborongborong. Dimana lahan milik DR. capt.anthon Sihombing yang tidak sengketa telah di rampas/serobot bahkan terjadi pengrusakan.

Lahan saya sudah di sertifikat Hak Milik SHM no 417 dan SHM No 10
Telah di rampas dan di rusak tembok yang saya buat di lahan saya. ini merupakan tindakan kesewenangan sewenangan ucap Anthon, Minggu 23/21/2022.

Lanjut politisi Golkar mantan anggota DPR RI Tiga periode mengatakan “saya menempuh jalur hukum ke Polda Sumatera utara, di mana lahan saya yang memiliki SHM di Rampas dan di rusak di mana pada surat pengadilan negeri Tarutung No:W2 U6/1417/HK NO 2 /12/2021 tanggal 27 Desember 2021 perihal pemberitahuan tentang penitipan uang ganti rugi (konsinyasi) dan penetapan PN Tarutung No: 1 Pdt. P kons/2021 PN TRT pada tanggal 20 Desember 2021.

Bahwa PN Tarutung menetapkan SAH dan berharga penitipan ganti kerugian sebesar RP 1.108.780.525. atas tanah seluas 3.025 meter persegi sebagian dari tanah yang tercatat dari SHM 325
Namun dari pihak Satpol PP
Kabupaten Tapanuli Utara atas pimpinan Rudy Sitorus telah bertanggung jawab bersama camat siborong borong atas pengrusakan tembok yang saya dirikan di lahan saya pada SHM 417 dan SHM 10 yang tidak di dalam sengketa dan tidak dapat di ganti untung” jelas Anthon.

Menanggapi hal itu Kabag hukum kabupaten tapanuli utara , Wely Simajuntak saat di konfirmasi terkait penetapan PN Tarutung terkait atas permohonan sekda tapun pada panitipan ganti rugi SHM NO 324.325.417 dan 10 sudah rampas dan di rusak mengatakan.tidak perlu ada yang di perdebatkan bila menyangkut selera Lae.akan tetapi selera yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Drs Indra simaremare M.Si selaku sekertaris kabupaten Tapanuli Utara belum memberikan jawaban terkait lahan SHM No 417 dan SHM no 10 yang tidak ikut di tetapkan PN Tarutung namun sudah di rusak dan di rampas
Sama hal nya juga di katakan Roy Binsar Siahaan SH lawyer masyarakat terdampak pembangunan jalan lingkar mengatakan.kamis kemarin kita ketemu dengan sekda
Taput Indra simaremare dan spontanitas kita di katakan sebagai provokasi atas tuntutan masyarakat atas ganti untung yang terdampak, padahal kita kuasa hukum masyarakat terdampak, juga kita juga putra dari desa lobu Siregar.

Pihak Pemkab Taput selalu menyampaikan alasan karena tidak ada anggaran karena pendemi covid 19, namun untuk warga pemilik lahan yang lain seperti Anthon Sihombing ada panitipan biaya ganti rugi di PN Tarutung. Apakah pihak Pemkab Taput tidak paham atau tidak menjalankan PP 19 tahun 2021 dan UU no 2 tahun 2012 tanya Roy Binsar.
Kita akan melakukan somasi tahap pertama serta akan menyurati pihak KPK dan kejaksaan agung.

Masyarakat harus mendapat keadilan dan kesejahteraan, ungkap lawyer yang kerap terbang antar propinsi.
Lain hal nya di Sampaikan oleh Ir.I Jonggi Napitupulu mengatakan. Coba kita amati surat bupati terkait pernyataan kesiapan lahan tanggal 30 Desember 2020, itu untuk lahan 6.500 x 13 meter. Dalam arti ukuran atau volume untuk pengerjaan tahap pertama, nah saat ini tahap kedua tahun 2021 mana surat bupati.

Dalam hal ini pihak ppk maupun kementrian PUPR sudah di bohongi, di mana ppk pada pada tahap kedua 2021 memegang surat bupati pada kegiatan tahap pertama , ada apa atau ada dugaan praktek korupsi yang terjadi di kegiatan jalan lingkar siborongborong.

0Shares
Advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

google.com, pub-8902779777952560, DIRECT, f08c47fec0942fa0